DPC AMIRA Pandeglang, Menyesalkan Panitia Tidak Memasang Poto Wabup Pada Rakorda Didesa Kertasana Pagelaran
Admin Banten Update 
Bantenupdate.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, mengapresiasi kehadiran tiga Menteri Republik Indonesia dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kabupaten Pandeglang. Peluncuran percepatan Koperasi Merah Putih dan kunjungan ke BUMDes Budidaya Ikan Mas Koi di Desa Kertasana dipandang sebagai langkah progresif untuk memperkuat kemandirian desa. Jum'at (09/05/2025)
Rohikmat, Ketua DPC Amira Pandeglang menyesalkan satu hal prinsipil yang justru mencoreng wajah etika pemerintahan lokal, absennya potret resmi Wakil Bupati Pandeglang, Bpk Iing Andri Supriadi, dalam latar visual panggung utama kegiatan. Iik, menilai ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pengaburan simbol kekuasaan yang sah secara konstitusional.
Ditempat terpisah Iding Ketua Karang Taruna Pagelaran menyampaikan kepada awak media, bahawa Bapak Iing Andri Supriadi adalah Wakil Bupati Pandeglang yang sah, dipilih oleh rakyat melalui proses demokratis. Menghapus simbol kehadirannya dari ruang resmi adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai dasar dalam demokrasi lokal. Ini bukan soal pribadi, ini soal struktur dan penghormatan terhadap lembaga,” tegas Iding.
Menurutnya, Camat Pagelaran sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa seluruh aspek etis dan simbolik dalam kegiatan resmi dijaga dengan ketat. Ketika potret Wakil Bupati ditiadakan, dan Camat memilih diam, maka yang terjadi adalah pembiaran atas kerusakan nilai dalam birokrasi.
“Camat adalah penjaga nilai simbolik pemerintahan di wilayahnya. Ketika kelalaian semacam ini terjadi, seharusnya Camat menjadi pihak pertama yang memberi koreksi, bukan justru membiarkannya. Ini bukan kelalaian kecil. Ini pengingkaran terhadap legitimasi Wakil Bupati,” tegasnya lagi.
Karang Taruna menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tidak boleh tinggal diam. Evaluasi terhadap Camat Pagelaran perlu segera dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral dan administratif. Selain itu, klarifikasi publik dari pihak kecamatan sangat diperlukan untuk meredam kegaduhan yang kini sudah menjadi perbincangan serius di kalangan tokoh masyarakat dan warga Pandeglang.
“Kita tidak sedang mempertanyakan otoritas, tapi sedang menjaga etika. Seorang Wakil Bupati tidak bisa dianggap figuran dalam pemerintahan. Ia bukan pelengkap, melainkan bagian integral dari kepemimpinan daerah. Ketika simbolnya dihilangkan, maka yang dihilangkan bukan hanya gambar melainkan martabat jabatan,” tutup Iding.
Karang Taruna Kecamatan Pagelaran menyerukan kepada seluruh pihak terutama Muspika dan panitia pelaksana untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting. Demokrasi dibangun bukan hanya lewat proses elektoral, tetapi juga melalui penghormatan terhadap simbol, etika, dan struktur kelembagaan. (Wan/Red)
