Buntut Perkataan Direktur BUMDES, Masyarakat: Kami Akan Lakukan Pergerakan
Iwan Setiawan 
Pandeglang, Banten - bantenupdate.com | Beberapa warga desa majau kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Banten yang tergabung dalam "Forum Warga Majau Bersatu" (FWMB), berencana akan melakukan pergerakan terhadap desa setempat dalam waktu dekat. Tujuan masyarakat ialah untuk menuntut pertanggung jawaban serta mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap program desa yang menjadi sorotan warga saat ini. Muencuatnya reaksi masyarakat tersebut dipicu oleh sikap atau pernyataan direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Farid Ma'ruf tempo hari lalu pada salah satu sarana media digital Pandeglang. Minggu, (26/10/2025)
Dilansir dari pemberitaan sebelumnya yang di tayangkan pada media online sergap24.com, dengan judul berita "Anggaran BUMDES Majau Diduga Tak Jelas, Ketua Bingung, GOWI dan BARA API Desak Audit Total" pada 20 Oktober 2025, didalamnya mengungkapkan pernyataan dari direktur BUMDES itu sendiri.
Dalam isi pemberitaan menyatakan bahwa, sebagai direktur baru, dirinya hanya menangani program BUMDES tahun ini dalam bentuk penanaman bawang merah. Namun dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui anggaran dan aset-aset BUMDes tahun sebelumnya.
“Untuk anggaran yang sekarang kami kelola difokuskan pada penanaman bawang merah. Tapi kalau soal anggaran dan aset BUMDes yang lama saya tidak tahu. Bahkan, sudah tiga kali ditanyakan oleh kepala desa kepada mantan direktur BUMDes, tapi belum juga ada kejelasan,” ujar Farid saat itu.
Pernyataan direktur BUMDesa yang dinilai telah mencederai sikap serta nilai amanah terhadap kepercayaan publik itu sontak menuai kecaman dari masyarakat desa setempat. "dengan adanya pernyataan dari Farid sebagai direktur BUMDesa pada salah satu media dalam pemberitaan, kami menduga adanya Penyalahgunaan wewenang dalam Penyertaan Modal BUMDES, untuk itu kami akan lakukan pergerrakan," ujarnya salah satu masyarakat yang berencana melakukan pergerakan serta meminta dirahasiakan identitasnya.
"Penyertaan modal hampir mencapai 200 Juta dari anggaran dana desa, sebelumnya juga sudah diberikan penyertaan untuk usaha internet desa yakni sebesar 60 juta. namun, sampai sekarang tidak ada junturungannya yang ada hanya pertanyaan besar Kemana Modal Penyertaan, dan apakah ada keuntungannya," tegasnya dengan nada heran.
Belum diketahui pasti kapan waktu pelaksanaan pergerakan itu, selain harus bersikap lebih transparan, yang pasti ada beberapa tuntutan lain yang akan di bawa oleh forum tersebut salah satu diantaranya: BPD Desa Majau segera melakukan pengawasan kegiatan bumdes dari penyertaan modal pertama Rp.60 juta dan yang sekarang hampir Rp.200 juta. (Wan)
