Minta Terapkan UU KHPD Nomor 1 Tahun 2022, DPC AMIRA Pandeglang kembali Aksi Jilid II Didepan Kantor Bupati
Bantenupdate.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang kembali lakukan aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Bupati Pandeglang mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas dan Tunjangan Pejabat dilingkungan Pemda Pandeglang, dibandingkan dengan anggaran untuk perbaikan Insfratuktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 % ini jelas tidak adil dan Seolah anak tirikan Rakyat.
“Anggaran untuk perjalanan dinas dan Tunjangan Pejabat tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, yang kami baca sesuai undang-undang HKPD anggaran untuk insfratuktur itu harus 40%, ini kenyataan di Pandeglang kurang dari 15% kurang, jelas Bupati Tidak adil dan anak tirikan Rakyat” kata Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Jum'at (20/11/2026).
Padahal Pandeglang, kata dia masih ada 196,405 kilometer jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 kilometer.
“Contohnya, Jalan daerah Pandeglang selatan, dan Wilayah kecamatan Patia, dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius, yang paling miris jalan dari Bojongcanar ke menuju pusat pemerintahan kecamatan Cikedal sangat hancur parah ini jelas tidak adil” ungkapnya.
Menurut Rohikmat, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.
“Ketika Ketika Masyarakat mengeluhkan Jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk acara-acara seremonila, ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan Insfratuktur yang hancur” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut, dan berharap agar peruntukan anggaran itu diawasi secara ketat.
“Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para Pejabat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tambahnya.
Ditempat aksi Unras, Marsuni, Korlap Aksi menyanpaikan bahwa menurut informasi tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten Pandeglang tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, padahal sesuai UU HKPD itu harus 40% apalagi di tahun 2027 wajib di realisasikan.
“Tahun ini, anggaran untuk insfratuktur kurang dari 15%, yang seharusnya 40%, ini jelas Bupati Pandeglang Hj. Rd. Dewi Setiani Anak tirikan Rakyat Pandeglang, Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan, Rakyatnya Menikmati Jalan Ancur, kaki tuntut Bupati Pandeglang Mundur karena kami anggap gagal membawa Pandeglang lebih baik” ujarnya.
Masih kata Marsuni, kami dari DPC AMIRA akan lakukan aksi unras Jilid 3 dan Jilid-jilid berikutnya agar pemerintah memangkas dana Perjalanan Dinas dan Tunjangan Pejabat Pandeglang dan menambah anggaran perbaikan jalan di Pandeglang, sesuai Dengan UU HKPD Tahun 2022.
Lanjut Rohikmat, Pada Aksi Unras Jilid II ini, kami DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan empat Tuntutan.
1. Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang harus memenuhi porsi belanja infrastruktur minimal 40% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Aturan Dasar Alokasi 40% Infrastruktur, Ketentuan belanja wajib (mandatory spending) untuk infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 UU HKPD serta aturan turunannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024.
2. Pemda Pandeglang wajib menganggarkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa.
3. Anggaran ini harus dialokasikan pada pembangunan atau pemeliharaan fasilitas layanan publik yang berdampak langsung pada ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
4. Terapkan dan Realisasikan 40% dana untuk Insfratuktur sesuai dengan amanat UU HKPD nomor 1 tahun 2022.
Insya Allah Minggu depan kamu akan lakukan aksi Unras kembali dengan tuntutan yang sama, agar Rakyat Pandeglang tidak di Anak Tirikan Oleh DPRD dan Pemda Pandeglang. (Red)

Admin Bantenupdate 



