Anggaran Perdin dan Tunjangan Perumahan Untuk 50 Anggota DPRD Pandeglang Capai 56 Miliar, Kantor Bupati dan DPRD di Demo AMIRA

Bantenupdate.com, Pandeglang, Banten – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, Banten, lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang. Mereka mengkritisi besarnya anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) dan Tunjangan Perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang mencapai Rp 56 Miliar.

AMIRA menilai, anggaran tersebut berbanding terbalik dengan anggaran untuk perbaikan Insfratuktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 %, ini jelas tidak adil.

“Anggaran untuk Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Yang kami baca sesuai undang-undang HKPD anggaran untuk infrastruktur itu harus 40%, kenyataan di Pandeglang hanya 15% kurang, jelas DPRD dan Pemda tidak adil dan anak tirikan rakyat,” ungkap Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang sekaligus orator Unras, Selasa (10/11/2026).

Padahal di wilayah Kabupaten Pandeglang, masih kata dia, masih ada 196,405 Kilo Meter jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 kilometer.
“Contohnya, Jalan daerah Pandeglang selatan, dan Wilayah Kecamatan Patia, Sukaresmi dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius. Yang paling miris, jalan dari Bojongcanar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal sangat hancur parah ini jelas tidak adil,” tegasnya.

Menurut Rohikmat, pemerintah daerah dan anggota DPRD sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya. “Ketika Masyarakat mengeluhkan Jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk tunjangan rumah anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 20 juta lebih perbulan, ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan Infrastruktur yang hancur,” tandasnya.

Ia juga mempertanyakan transparansi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut, dan berharap agar peruntukan anggaran itu di awasi secara ketat. “Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para wakil rakyat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Korlap Aksi Suandi menyatakan hal yang sama. Kata dia, menurut informasi tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten Pandeglang mengalami penurunan signifikan kurang dari 15%, yang seharusnya 40%, “Ini jelas, DPRD dan Pemda anak tirikan Rakyat Pandeglang, Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan rumah seperti di Pondok Indah, rakyatnya menikmati jalan hancur,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bukan hanya masalah besarnya anggaran Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang, kami juga menyoal besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 12.7 Miliar pada tahun 2026 ini. “Kalau dihitung setiap anggota DPRD Pandeglang mendapatkan 20 juta lebih perbulan, yang tidak sebanding dengan jalan di Pandeglang yang hancur parah. Untuk perbandingan, di Kota Cilegon saja Tunjangan Rumah Anggota DPRD hanya 14 Juta perbulan, sungguh aneh Pandeglang,” ujarnya

Untuk itu, kata mereka, kami dari DPC AMIRA menuntut, Pertama, Pangkas Anggaran Perumahan dan Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang yang kami anggap tidak penting, Alihkan ke Anggaran Perbaikan Infrastruktur. Kedua, Pangkas Anggaran Rumah Tangga Pemda Pandeglang Alihkan ke Anggaran Perbaikan Infrastruktur. Ketiga, Terapkan dan Realisasikan 40% dana untuk Insfratuktur sesuai dengan amanat UU HKPD nomor 1 tahun 2026. “Dan terakhir tuntutan kami yang Ke Empat, Periksa dugaan manipulasi Perjalanan Dinas Anggota DPRD Pandeglang Tahun 2025,” tegasnya.

“Insya Allah minggu depan kami akan lakukan aksi Unras kembali dengan tuntutan yang sama, agar Rakyat Pandeglang tidak di anak Tirikan oleh DPRD dan Pemda Pandeglang,” tutupnya. (Wan/01).