Menu MBG di SDN Padamulya 1 Diduga Tak Sesuai Anggaran, GWI Minta Klarifikasi Yayasan Al-Kautsar
Raey
Bantenupdate.com
Pandeglang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan ketidaksesuaian menu MBG mencuat di SDN Padamulya 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, yang disebut-sebut dikelola oleh Dapur MBG SPPG Yayasan Al-Kautsar, beralamat di Kampung Angsana, Desa Angsana.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu wali siswa kepada Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan keterangannya, menu MBG yang diterima anaknya dinilai jauh dari standar kelayakan gizi dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Adapun menu yang diterima siswa terdiri dari:
• 1 porsi nasi
• 1 butir telur
• 14 irisan ureg kacang buncis
• 4 butir anggur
• 1 irisan tahu
Menu tersebut memicu pertanyaan publik terkait kecukupan gizi serta transparansi pengelolaan anggaran Program MBG, yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, secara resmi mengajukan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak SPPG Yayasan Al-Kautsar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya terkait hak pers untuk memperoleh informasi serta fungsi kontrol sosial.
Dalam permohonan klarifikasi tersebut, GWI meminta penjelasan mengenai standar menu MBG yang diterapkan di SDN Padamulya 1, besaran anggaran per porsi beserta realisasinya, serta mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu menu MBG.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Ajis selaku perwakilan SPPG Yayasan Al-Kautsar memberikan respons singkat.
“Wa’alaikum salam, siap pak,” ujarnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait substansi dugaan yang disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Yayasan Al-Kautsar belum memberikan keterangan resmi secara tertulis maupun rinci mengenai dugaan ketidaksesuaian menu MBG tersebut. GWI DPC Kabupaten Pandeglang menyatakan akan menunggu tanggapan resmi sebagai bentuk hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan dan objektivitas pemberitaan.
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat Program Makan Bergizi Gratis menyangkut hak dasar anak dan penggunaan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel."
Yanti
